KRC, JAKARTA -
Sutiyoso terus mencari panggung politik menjelang pemilihan presiden 2009. Mantan gubernur DKI Jakarta itu memaparkan konsepnya untuk menangani bencana banjir dalam diskusi yang digelar Fraksi Kebangkitan Bangsa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (17/1).Menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Banjir Besar…Apa Solusinya? itu, Sutiyoso melihat permasalahan mendasar penanganan bencana adalah konsistensi pemerintah. Program yang disusun baik oleh pemerintah daerah maupun pusat tidak pernah dilakukan secara maksimal. Pria yang akrab disapa Bang Yos itu mencontohkan konsep megapolitan kreasinya. Dia menilai pemerintah pusat terkesan ngotot menggagalkan program tersebut dengan berbagai alasan. "Padahal, tidak ada yang dirugikan dengan megapolitan. Kota inti (Jakarta, Red) yang menyatu secara geografis dengan kota-kota penyangganya," terang tokoh yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2009 tersebut.Konsep megapolitan, lanjut Bang Yos, dirancang agar penyelesaian masalah banjir bisa lebih komprehensif. Sebab, banjir di Jakarta tidak hanya disebabkan perilaku masyarakat Jakarta. Lebih dari itu, banjir kiriman merupakan masalah kota penyangga Jakarta seperti Bogor yang letak geografisnya lebih tinggi. Pemerintah daerah kota penyangga Jakarta juga dinilai ogah-ogahan bertindak tegas menertibkan bangunan di daerah serapan air yang banyak dibangun vila-vila milik pejabat.Mantan Pangdam Jaya tersebut juga mengkritik pemerintah pusat karena tidak mau rugi dalam menjalankan program penanganan pascabencana. Misalnya, dalam program relokasi warga penghuni bantaran sungai. Menurut dia, ada sekitar 71 ribu warga yang perlu direlokasi dari bantaran sungai. Sementara Pemda DKI Jaya hanya mampu membangun rumah susun 2.500 unit per tahun. Artinya, perlu 35 tahun untuk menyelesaikan masalah relokasi di Jakarta. "Tapi, pemerintah pusat tidak mau kasih duit. Tidak mau ikut bertanggung jawab," tandasnya. Sepakat dengan Sutiyoso, Sekretaris Jenderal DPP PKB Zanuba Arifah Chafsoh berpendapat, pemerintah tidak punya konsep yang baik dalam menangani masalah bencana. Dari data yang ada pada 2006-2007, terjadi 3.647 bencana alam di Indonesia. Bencana alam tersebut memakan korban 2.232 jiwa. "Dan yang terakhir tanah longsor di Karanganyar menelan korban 65 jiwa," tambahnya. Hal itu, lanjutnya, menunjukkan pemerintah tidak tanggap darurat akan terjadinya bencana.Kritik terhadap pemerintah juga ditujukan atas kelalaiannya membentuk badan nasional penanggulangan bencana. Padahal, pembentukan badan tersebut merupakan amanat UU 24/2004 tentang Penanganan Bencana. Menurut UU itu, pemerintah mempunyai waktu hingga Oktober 2007 untuk membentuk badan tersebut. "Beberapa waktu lalu kita masih melihat adanya korban bencana meninggal karena kedinginan dan kelaparan," tandas putri sulung Gus Dur itu.(don/ck)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar