Mega SBY Salin Ledek

KRC,PALEMBANG -

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali mengecam kebijakan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kali ini yang menjadi sasaran kritik mantan presiden kelima RI itu adalah kebijakan SBY memerangi kemiskinan. "Pemerintahan saat ini, saya melihat seperti penari poco-poco. Maju satu langkah, mundur satu langkah. Maju dua langkah, mundur dua langkah. Kadang malah hanya jalan di tempat," kata Megawati dalam pidato politik ulang tahun ke-35 PDIP di GOR Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), kemarin (31/1).Tentu saja sindiran Mega itu memanaskan kubu Presiden SBY. Partai Demokrat, partainya SBY, melalui ketua fraksinya di DPR Sutan Bataghoena balik menuding Megawati. "Kalau kebijakan SBY tentang pemberantasan kemiskinan ibarat penari poco-poco, Megawati ibarat penari undur-undur. Tidak pernah maju, tetapi mundur terus," kata Sutan di Jakarta, kemarin. Dia menarik ke belakang saat Megawati kalah dari SBY dalam pemilihan Presiden 2004. Kalau pemerintahan Megawati berhasil, mestinya dia menang dari SBY. Karena ternyata Megawati kalah, alias tidak dipilih kembali oleh rakyat Indonesia, itu artinya kebijakan dia gagal. "Jadi, introspeksilah sebelum mengkritik," kata Sutan. PDIP, menurut Megawati, menilai pemerintahan hasil Pemilu 2004 tidak konsisten menjalankan implementasi kebijakan menuntaskan kemiskinan. Kebijakan itu tidak berjalan dengan baik. Terkesan tidak ada prioritas. "Artinya, pemerintah tidak berpihak kepada rakyat," tuding Mega kepada SBY.Dia juga mengajak seluruh kader PDIP dan masyarakat Indonesia untuk menagih janji pemerintahan SBY-JK seperti tertuang dalam Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang salah satunya soal pengentasan kemiskinan."Dalam RPJM, selama 2005-2009, pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan dari 35 juta penduduk menjadi 18,8 juta. Fakta pada 2006 jumlah penduduk miskin malah mencapai 3,9 juta meski 2007 turun menjadi 37,1 juta, PDIP tidak yakin dalam sisa waktu ini target 18,8 juta akan tercapai," katanya.Selain soal pengentasan kemiskinan, Megawati mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah SBY-JK seperti kebijakan impor beras dan kedelai, konversi minyak tanah ke gas, dan kebijakan perjanjian pertahanan Indonesia-Australia.Dalam pidato politiknya itu, Megawati juga menyatakan tekadnya untuk menjadikan PDIP sebagai partai oposisi dan penyeimbang berbagai kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang pro pada rakyat. "PDIP tidak asal melakukan oposisi yang apriori, tapi ingin melaksanakan oposisi yang loyal sesuai dengan Pancasila dan UUD 45," katanya.Untuk itu Mega kembali menegaskan sikap PDIP sebagai partai terbuka yang siap berkoalisi dengan siapa pun pada pemilu mendatang. "Sebagai rumah besar kaum nasionalis, PDIP membuka diri dengan darah segar dari luar, selama darah segar itu memiliki ideologi yang sama dan bisa menjadi nilai tambah partai," tegasnya.Acara HUT Ke-35 sendiri berlangsung meriah, dihadiri ribuan undangan, anggota, dan simpatisan PDIP. Puan Maharani, ketua panitia nasional HUT PDIP, mengatakan, ada 14 ribu undangan yang hadir. "Itu belum termasuk 25 ribu anggota dan simpatisan PDIP di luar GOR," katanya.Di antara undangan tampak sejumlah pimpinan partai politik. Ada Surya Paloh, Theo L. Sambuaga dan Sumarsono (Golkar). Ada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali dan Ketua Umum Partai Bintang Reformasi Bursah Zarnubi.Selain pimpinan partai politik, hadir Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimmy Asshiddiqie, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dien Syamsuddin, Ryamrizad Ryacudu, Sarwono Yudhohusodo, Rieke Dyah Pitaloka, Dedi Gumelar serta beberapa kepala pemerintah daerah di Indonesia.Acara juga dimeriahkan penampilan 3425 anggota kelompok rebana di Palembang yang memecahkan rekor Muri (Museum Rekor Indonesia). "Targetnya 5000 penabuh rebana. Tapi, hanya ada 3425 orang. Jumlah ini sudah memecahkan rekor Muri yang rekor sebelumnya dipegang kelompok rebana di Pasuruan dengan 3229 penabuh," kata Puan. SBY Tak Mau Disebut Poco-PocoDisindir kebijakannya seperti menari poco-poco, pihak istana langsung bereaksi. Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng mengatakan, kebijakan yang diambil Presiden SBY selalu konkret. Tidak berjalan di tempat, seperti yang digambarkan Megawati sebagai tari poco-poco.Menurut Andi, pengandaian Mega tidak tepat. "Itu bukan tari poco-poco," ujar Andi kemarin (31/1). Andi tetap bergurau menanggapi kritik Mega tersebut. Sebab, tari poco-poco merupakan kesenian khas Indonesia yang banyak digemari masyarakat. "Saya senang juga dengan pengandaian Ibu Mega karena poco-poco tarian asli dari Sulawesi," terang Andi.Langkah pemerintah, kata Andi, terus mengalami kemajuan. Hasil yang dicapai juga konkret dan bisa diukur. Saat ini, kata Andi, pemerintah berusaha keras mengantisipasi kemungkinan krisis ekonomi.(jpnn/don)

Dewan Panggil BPK Adanya Dugaan Penyelewengan

KRC,JAKARTA -
Pimpinan DPR akan meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penjelasan atas temuan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran oleh sekretariat jenderal (setjen). Menurut Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, pihaknya akan meminta agar BPK melakukan audit investigatif atas dugaan penyelewengan yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 25 miliar tersebut.Ditemui sebelum memimpin rapat Badan Musyawarah DPR kemarin (31/1), Muhaimin mengaku telah menerima konfirmasi dari Plt Sekjen DPR Nining Indra Saleh tentang temuan BPK itu. Dari laporan tersebut, kata dia, Sekjen mengklaim bahwa semua temuan BPK itu telah berujung pada penihilan. "Hanya, kami kan nggak paham apa arti penihilan itu," ujarnya.Sekjen juga mengklaim bahwa hasil temuan BPK hanya merekomendasikan agar kelebihan biaya pada sejumlah kemahalan pengerjaan proyek dikembalikan ke negara oleh pengusaha pemenang tender. Untuk mengimbangi klaim Sekjen tersebut, pimpinan DPR akan melakukan rapat dan memutuskan jadwal mengundang BPK. "Bisa saja ditelusuri. Cukup rapat pimpinan saja, kami akan undang BPK," kata ketua umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. Muhaimin juga mengungkapkan, selama ini pimpinan kurang cermat mengontrol laporan BPK. Pengkajian laporan BPK dilakukan ketika terjadi penyelewengan atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan DPR. "Kami menerima laporan yang tebalnya segini (sambil menunjukkan dengan tangan, Red). Tapi, wewenang kontrolnya ada di BPK atau BPKP," tegasnya.Desakan pengusutan tuntas atas temuan BPK tersebut juga dinyatakan Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang. Dia menilai, mekanisme pengajuan permintaan audit investigatif oleh BPK terlalu rumit karena harus mendapat persetujuan pimpinan DPR. "Kalau berharap pada pimpinan DPR, ada birokrasi yang berbelit," katanya pesimistis.Dia melihat pimpinan DPR selalu enggan membuka diri secara internal ketika terjadi penyelewengan. Padahal, perbaikan citra DPR bergantung pada komitmen pimpinan sebagai speaker dewan sekaligus pihak-pihak yang mempunyai wewenang mengambil keputusan ke luar. Karena itu, jika dugaan penyelewengan tersebut sudah menjadi temuan BPK, seharusnya bisa langsung ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Dalam kasus korupsi, tidak berlaku delik aduan. "Jadi, kalau sudah ada indikasi kuat melakukan korupsi, patut dituntut secara hukum," tegasnya.Pada kajian hasil pemeriksaan semester I tahun anggaran 2007, BPK menemukan 25 proyek pengadaan yang mengindikasikan terjadinya penyelewengan. Temuan tersebut terlihat dalam laporan Hapsem II/2005, Hapsem I/2006, dan Hapsem I 2007. Dugaan kerugian negara mencapai Rp 25 miliar.Direktur Pusat Studi dan Hukum Indonesia (PSHK) Bvitri Susanti menyatakan, permasalahan setjen DPR sering terjadi karena mekanisme perekrutan staf sudah salah sejak awal. Menurut dia, pegawai setjen DPR seharusnya direkrut melalui internal DPR, tidak lagi dipasok dari pemerintah (PNS). "Pegawai parlemen itu bukan pegawai eksekutif," tegasnya. (don)

Mendagri Lantik PJS Gubernur Sulsel

KRC, Jakarta

- Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Sabtu (19/1) pagi besok dijadwalkan akan melantik Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Mayjen TNI Tanri Bali Lamo, putera mantan Gubernur Sulsel Achmad Lamo.
Sebelum dilantik menjadi Pjs Gubernur Sulsel oleh Mendagri di Gedung Depdagri, Tanri Bali akan diangkat terlebih dulu menjadi salah seorang Staf Ahli Mendagri.
Putera mantan Gubernur Sulsel Achmad Lamo, ditunjuk menjadi Pjs Gubernur. Saat ini, Tanri masih menjabat sebagai Asisten Personil Kepala Staf TNI-AD, Demikian informasi yang diterima Kompas di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (18/1) sore tadi.
Menurut sumber tersebut, seusai dipanggil Presiden Yudhoyono, Jumat (18/1), Tanri datang menemui Wapres Kalla di Istana Wapres, untuk melapor dan mendapat pengarahan mengenai tugas barunya.
Tanri juga sempat bertemu sekitar satu jam dengan Sekretaris Wapres Tursandi Alwi di ruang kerjanya. Pertemuan Tanri dengan Wapres Kalla dan Tursansi sama sekali tidak diketahui oleh pers.
"Tanri Bali kemarin siang ditelpon Presiden, untuk menduduki tugas barunya," tambah sumber tersebut. Sebelumnya, dua nama calon Pjs Gubernur yang dijagokan adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri Sodjoangun Situmorang dan mantan Panglima Kodam Brawidjaya Letjen TNI Syamsul Mapareppa.(don)

mantan Wagub DKI Bang yos di PKB

KRC, JAKARTA -

Sutiyoso terus mencari panggung politik menjelang pemilihan presiden 2009. Mantan gubernur DKI Jakarta itu memaparkan konsepnya untuk menangani bencana banjir dalam diskusi yang digelar Fraksi Kebangkitan Bangsa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (17/1).Menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Banjir Besar…Apa Solusinya? itu, Sutiyoso melihat permasalahan mendasar penanganan bencana adalah konsistensi pemerintah. Program yang disusun baik oleh pemerintah daerah maupun pusat tidak pernah dilakukan secara maksimal. Pria yang akrab disapa Bang Yos itu mencontohkan konsep megapolitan kreasinya. Dia menilai pemerintah pusat terkesan ngotot menggagalkan program tersebut dengan berbagai alasan. "Padahal, tidak ada yang dirugikan dengan megapolitan. Kota inti (Jakarta, Red) yang menyatu secara geografis dengan kota-kota penyangganya," terang tokoh yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2009 tersebut.Konsep megapolitan, lanjut Bang Yos, dirancang agar penyelesaian masalah banjir bisa lebih komprehensif. Sebab, banjir di Jakarta tidak hanya disebabkan perilaku masyarakat Jakarta. Lebih dari itu, banjir kiriman merupakan masalah kota penyangga Jakarta seperti Bogor yang letak geografisnya lebih tinggi. Pemerintah daerah kota penyangga Jakarta juga dinilai ogah-ogahan bertindak tegas menertibkan bangunan di daerah serapan air yang banyak dibangun vila-vila milik pejabat.Mantan Pangdam Jaya tersebut juga mengkritik pemerintah pusat karena tidak mau rugi dalam menjalankan program penanganan pascabencana. Misalnya, dalam program relokasi warga penghuni bantaran sungai. Menurut dia, ada sekitar 71 ribu warga yang perlu direlokasi dari bantaran sungai. Sementara Pemda DKI Jaya hanya mampu membangun rumah susun 2.500 unit per tahun. Artinya, perlu 35 tahun untuk menyelesaikan masalah relokasi di Jakarta. "Tapi, pemerintah pusat tidak mau kasih duit. Tidak mau ikut bertanggung jawab," tandasnya. Sepakat dengan Sutiyoso, Sekretaris Jenderal DPP PKB Zanuba Arifah Chafsoh berpendapat, pemerintah tidak punya konsep yang baik dalam menangani masalah bencana. Dari data yang ada pada 2006-2007, terjadi 3.647 bencana alam di Indonesia. Bencana alam tersebut memakan korban 2.232 jiwa. "Dan yang terakhir tanah longsor di Karanganyar menelan korban 65 jiwa," tambahnya. Hal itu, lanjutnya, menunjukkan pemerintah tidak tanggap darurat akan terjadinya bencana.Kritik terhadap pemerintah juga ditujukan atas kelalaiannya membentuk badan nasional penanggulangan bencana. Padahal, pembentukan badan tersebut merupakan amanat UU 24/2004 tentang Penanganan Bencana. Menurut UU itu, pemerintah mempunyai waktu hingga Oktober 2007 untuk membentuk badan tersebut. "Beberapa waktu lalu kita masih melihat adanya korban bencana meninggal karena kedinginan dan kelaparan," tandas putri sulung Gus Dur itu.(don/ck)