Rapat KPU Di Mulai Lagi

KRC,jakarta
Rabu (22/7) ini, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu Presiden 2009 tingkat nasional.

Pembukaan rapat pleno rekapitulasi dijadwalkan pada pukul 08.30, dipimpin oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan dihadiri oleh semua anggota KPU, KPU provinsi, saksi, dan pengawas.

Rekapitulasi ini berlangsung di ruang sidang utama Gedung KPU, Jakarta, di lantai dua yang sejak kemarin telah dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

Rapat pleno rekapitulasi ini dilaksanakan tertutup. Hanya pihak-pihak tertentu yang diperkenankan mengikuti rekapitulasi, yakni saksi dari setiap pasangan capres dan cawapres, Badan Pengawas Pemilu, dan KPU provinsi.

Meski tertutup, KPU menyediakan akses bagi pihak lain untuk dapat menyaksikan proses rekapitulasi melalui layar yang telah disediakan di luar ruang sidang.

Sebelumnya, anggota KPU, Andi Nurpati, mengatakan, teknis pelaksanaan rekapitulasi untuk pilpres ini tidak berbeda dengan pemilu legislatif lalu. Setiap KPU provinsi akan menyampaikan berita acara hasil rekapitulasi tingkat provinsi yang kemudian dibahas. Apabila tidak ada keberatan dari saksi ataupun pengawas, hasil rekapitulasi tersebut dapat langsung disahkan.

Jika terdapat saksi ataupun pengawas yang menyatakan keberatan karena menemukan kejanggalan, KPU membuka forum penjelasan dan tidak menutup kemungkinan dilakukan perbaikan. "Kami memberikan kesempatan untuk membuka file hasil rekapitulasi hingga di kabupaten/kota saja, tetapi tidak untuk kecamatan," katanya.

Proses rekapitulasi perolehan suara secara nasional ini akan dilaksanakan selama tiga hari mulai Rabu hingga Jumat. Selanjutnya, KPU menjadwalkan untuk menetapkan hasil pilpres pada Sabtu, 25 Juli.(don)

JK-Wiranto Blusukan di Jatim Dapat Dukungan NU

KRC,Probolinggo
- Calon presiden Jusuf Kalla mendapatkan dukungan penuh dari Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur KH Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah. Dukungan ini disampaikan saat Kalla berkunjung ke Pondok Pesantren Zainul Hasan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu ((4/7). "NU sebagai institusi selalu netral, tetapi para kyai mempunyai hak untuk menyalurkan aspirasi politik. Pada pertemuan beberapa saat lalu, para ulama telah kompak mendukungcapres dari kader NU. Untuk itu wajib hukumnya kepada para santri untuk pilih nomor 3," kata Mutawakkil di hadapan sekitar 4.000 santrinya.

Kalla hadir didampingi antara lain Muhfidah Kalla dan anggotta Tim Sukses Priyo Budi Santoso. Dalam safari politiknya, Kalla juga berkunjung ke Bondowoso dan Malang. Ketua Umum Partai Golkar itu mengunakan helikopter untuk perpindahan antar tempat.(js)

Deklarasi Damai Capres Sindiran Butet Paling Keras

KRC,Jakarta
Malam Deklarasi Pemilu Damai menjadi 'tidak damai'. Acara yang seharusnya penuh dengan suasana persahabatan tersebut berubah jadi tegang lantaran 'ulah' monolog Butet Kartaredjasa.
Butet menyampaikan monolog mewakili tim kesenian pasangan capres Mega-Prabowo dalam Deklarasi Pemilu Damai yang diselenggarakan KPU di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Rabu 10 Juni 2009 malam. Butet tampil memukau, tapi menyentil salah satu capres, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Semua capres-cawapres termasuk para undangan awalnya terhibur dengan aksi Butet. Butet mengawali monolognya dengan bercerita soal keheranannya kenapa dia dipilih Mega-Prabowo menjadi tim kesenian yang tampil perdana sesuai dengan nomor urut pasangan capres-cawapres.

Monolog yang gayeng itu pun berlanjut hingga satu demi satu sindiran terhadap pemerintah yang berkuasa, SBY dilontarkan di depan SBY sendiri, tanpa tendeng aling-aling. Kritikan Butet membombardir mulai dari masalah utang negara, korupsi, hingga banyaknya pesawat Indonesia yang sering jatuh sebelum perang terjadi.

"Kemarin ada Hercules jatuh, sampai-sampai ada anekdot di luar yang mengatakan, wah pesawat Indonesia nggak usah dipakai perang pada jatuh sendiri," sindir Butet.

Mendengar sindiran butet yang langsung dilihatnya di depan mata, raut muka SBY tampak menahan marah. Padahal sebelumnya, SBY banyak mengumbar senyum lantaran terhibur oleh penampilan putra Bagong Kusudiharjo ini. Sementara, para hadirin lainnya tertawa terpingkal-pingkal.

"Pemberantasan korupsi mestinya tidak boleh pandang bulu, siapa pun itu. Baik menteri, mantan menteri atau siapa pun, bukannya malah didutabesarkan," sindir butet lagi. Butet juga menyindir KPU yang tidak beres dalam membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakibat banyaknya warga yang tak dapat memilih dalam Pemilu Legislatif kemarin.

Partai Demokrat merasa kecewa dengan penampilan Butet yang seharusnya membawa kedamaian dalam deklarasi damai tersebut. "Arena yang seharusnya menonjolkan suasana damai tetapi terjadi provokasi. Membuat masyarakat terprovokasi," kata Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie usai acara deklarasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menyesalkan tindakan Butet. Namun, meski menyesalkan, KPU menganggap penampilan Butet wajar karena memang tidak ada aturan khusus dalam penampilan seni budaya oleh para capres-cawapres.

"Memang seyogyanya hari ini adalah kampanye damai tidak menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.

"Bahwa ada eskpresi yang dinilai begitu ekspresif menurut saya wajar saja. Kami memang menyediakan waktu dan tempat untuk setiap pasangan calon menyampaikan atraksi seni dan memang kita tidak mengatur secara detil. Atraksi apa saja boleh," imbuh anggota KPU lainnya, Andi Nurpati.

Terlepas dari pro dan kontra penampilan Butet dalam Deklarasi Pemilu Damai, yang jelas masyarakat Indonesia disuguhi atraksi yang 'menakjubkan' sekaligus menghibur, tapi menyayat bagi yang merasa tersindir.(don)

Pertemuan Mega -JK Belum Ada Titik Temu

Keterangan Foto : Tegang pertemuan Kabinet Sby-JK (eas)

KRC,JAKARTA -
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla sama-sama tidak mau mengalah. Keduanya ngotot menuntut menjadi calon presiden yang diusung koalisi Golkar-PDIP dalam Pilpres 2009. Buntutnya, kunjungan JK di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam, gagal menghasilkan kesepakatan.

Karena itu, kedua pemimpin partai tersebut tetap menunggu hasil resmi pemilu legislatif (pileg) sebagai acuan untuk menentukan capres dan cawapres di Pilpres 2009. Partai (Golkar atau PDIP) yang memiliki suara lebih besar berhak memilih. ''Sampai hari ini, tabulasi pemilu belum selesai. Bahkan, persentase suara yang sudah selesai dihitung masih minim. Padahal, itu menjadi bagian dari konsekuensi politis yang dibicarakan,'' ujar Ketua Umum DPP PDIP Megawati dalam keterangan pers bersama JK setelah pertemuan tadi malam.

Pertemuan yang berlangsung satu jam sepuluh menit tersebut dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Penasihat Golkar Surya Paloh, Sekjen Golkar Soemarsono, dan Sekjen PDIP Pramono Anung Wibowo. Berdasar informasi, kedua pemimpin partai sebenarnya telah sepakat mengusung ketua umum partai yang perolehan suara dan perolehan kursi DPR-nya di pemilu legislatif lebih besar menjadi calon presiden. Sedangkan pemimpin partai yang suaranya lebih kecil harus rela menjadi cawapres.

Namun, hingga saat ini, perolehan suara pemilu legislatif belum selesai dihitung. Berdasar penghitungan cepat, Golkar memang lebih unggul nol koma sekian persen daripada PDIP. Namun, mengingat penghitungan cepat memiliki tingkat kesalahan (margin of error), kedua partai masih memiliki peluang untuk saling mengungguli di hasil penghitungan resmi KPU. Perolehan kursi kedua partai juga belum bisa diyakinkan karena kedua partai masih berpeluang menambah kursi DPR akibat pemberlakuan sistem parliamentary threshold.

''Diperkirakan akan ada tambahan suara 3 persen bagi masing-masing partai yang bisa mengubah perolehan kursi. Karena itu, sulit diprediksi siapa yang unggul perolehan suaranya,'' ujar seorang sumber di internal Partai Golkar. Sambil menunggu selesainya penghitungan suara, kedua pemimpin sepakat membentuk tim negosiasi untuk membahas rincian rencana koalisi.

Salah satu poin krusial yang harus diatur adalah bagaimana kedua partai harus bersikap selama sisa pemerintahan SBY-JK hingga 20 Oktober 2009. ''Ini mengingat posisi PDIP sekarang berada di luar pemerintahan, sementara Golkar di dalam pemerintahan,'' terang Mega.

Kedua tim juga akan merundingkan time frame kesepakatan koalisi karena UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tegas menyebutkan bahwa batas akhir pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah 10 Mei. ''Tentu pembicaraan sudah mengarah ke situ (pembahasan capres-cawapres, Red). Tapi, dalam mencapai kesepakatan, rinciannya harus dibahas. Intinya, kami menunggu finalisasi (hasil penghitungan suara resmi pemilu legislatif di KPU),'' tambah JK.

Kedua pemimpin juga sepakat melanjutkan komunikasi politik dengan partai-partai lain agar mau bergabung. ''Sampai adanya keputusan tim, kami sepakat untuk sering bertemu dan berkirim makanan kesukaan masing-masing,'' selorohnya.

Ketika didesak wartawan tentang figur capres-cawapres yang akan diajukan, Mega menuturkan bahwa seluruh partai dalam kampanye pemilu legislatif pasti akan menempatkan ketua umum sebagai calon presiden. ''Doakan saja suatu ketika di Indonesia akan terwujud siapa akan bersedia menjadi capres dan cawapres. Saya yakin, kalau kepentingannya demi bangsa dan negara, tidak akan ada yang sulit,'' kata Mega. ''Ini baru pembicaraan awal. Pada waktunya akan disampaikan,'' imbuh JK.

Terkait masalah kecurangan pemilu, JK menegaskan bahwa sejak awal partainya berkomitmen untuk menyelesaikan dugaan manipulasi hasil pemilu melalui jalur hukum. Bila terbukti ada upaya sistematis menghalangi calon pemilih menggunakan haknya, Golkar akan menyelesaikan secara hukum. ''Pasal 290 UU Pemilu Legislatif tegas menyebutkan ada ancaman hukuman dua tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan orang tidak bisa memilih. Golkar kini tengah mencari bukti dan akan melakukan langkah hukum bila ditemukan,'' tandas Kalla.

Di tempat terpisah, Presiden SBY dan Wakil Presiden JK kemarin tampil bersama untuk kali pertama sejak perceraian Partai Golkar dan Partai Demokrat. Keduanya memimpin rapat kabinet di gedung Sekretariat Negara.

Rapat kabinet yang juga dihadiri gubernur se-Indonesia itu membahas evaluasi Pemilu 2009. Sebelum memulai rapat, SBY dan JK melakukan pertemuan empat mata di salah satu ruangan di gedung Setneg. Setelah itu, keduanya masuk secara beriringan ke ruang rapat di lantai 3 gedung tersebut.

Begitu SBY dan JK masuk, para menteri dan gubernur spontan bertepuk tangan. SBY-JK pun tersenyum merespons sambutan para peserta rapat. ''Mengapa sampai ditepuktangani?'' kata SBY, lalu tertawa. JK yang berada di samping SBY juga ikut tertawa lepas.

Rapat kabinet kemarin dihadiri Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Plt Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani, Menkominfo Mohammad Nuh, Menhub Djusman Syafii Djamal, Mensesneg Hatta Radjasa, Menkum HAM Andi Mattalatta, Seskab Sudi Silalahi, Menlu Hassan Wirajuda, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Panglima TNI Djoko Santoso.

Sebelum memulai rapat, SBY menjelaskan pertemuannya dengan JK kepada peserta rapat. Menurut SBY, dirinya dan JK baru saja melakukan pertemuan empat mata sebagai presiden dan Wapres serta sebagai dua sahabat dekat yang selama ini bersama-sama menjalankan pemerintahan.

''Insya Allah, atas amanah yang diberikan kepada saya dan Pak Jusuf Kalla, kami berdua pada saatnya nanti saling berkompetisi. Saya sebagai capres Partai Demokrat dan Pak Jusuf Kalla, insya Allah, sebagai capres dari Partai Golkar. Mungkin ada capres yang lain yang kita tidak tahu. Mungkin Ibu Megawati,'' kata SBY.

Menurut SBY, dirinya dan JK memiliki komitmen tinggi untuk berkompetisi dengan baik. Sebagai pemimpin bangsa saat ini, SBY dan JK ingin memberikan pelajaran politik yang baik kepada rakyat. ''Ada kalanya kita bersama-sama, ada kalanya kita berkompetisi dan kompetisi itu dijalankan dengan baik. Dengan saling hormat-menghormati untuk membangun iklim baru di negeri ini,'' lanjutnya.

SBY menambahkan, sebuah kompetisi tidak harus berakhir dengan jarak, apalagi permusuhan yang tidak berkesudahan. Dalam pilpres kali ini, SBY dan JK mengaku ingin mengukir sejarah dengan membangun kultur politik bisa bersama-sama maupun berkompetisi. ''Karena itu, kami berdua sepakat untuk tanggung jawab, niat baik, dan berkomitmen menjalankan amanah demokrasi dan berkompetisi dengan cara-cara seperti itu," terang SBY.

Dalam kesempatan itu, SBY kembali menjamin bahwa pemerintahan dan Kabinet Indonesia Bersatu akan tetap bekerja sama seerat-eratnya hingga akhir periode. ''Tidak ada perubahan apa pun menyangkut peran, tugas, dan tanggung jawab kami berdua. Ada kalanya saya hadir, ada kalanya yang hadir wakil presiden. Ada kalanya beliau saya tugasi untuk mengoordinasikan apa, adakalanya beliau mewakili saya, dan sebagainya," kata SBY.

Hanura Klaim Gaet Delapan Partai

Rencana koalisi Golkar-PDI Perjuangan mendapatkan amunisi baru. Kemarin (24/4) Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto memastikan bahwa partainya akan bergabung dalam koalisi dua partai eks pemenang pemilu tersebut di pemilu legislatif.

''Kami sepakat membangun koalisi untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat dan efektif,'' ujar Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla setelah bertemu Wiranto di posko Slipi II, Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Wiranto menambahkan, rencana koalisi Golkar-PDI Perjuangan akan didukung banyak partai karena sebelumnya Hanura sepakat menjalin koalisi pada pemilu presiden dengan delapan partai peserta pemilu legislatif lain. "Kemarin sudah ada kesepakatan dengan delapan partai yang tergabung dalam Poros Penegak Kebenaran," kata Menhankam/Panglima ABRI di era Orde Baru itu.

Bila Golkar dan PDIP bergabung, Wiranto yakin mampu menarik partai-partai pemenang pemilu lain untuk bergabung, termasuk Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, sudah ada 15 partai yang tidak memperoleh kursi di DPR yang telah menandatangani kesepakatan bersama koalisi Teuku Umar. "Ini modal awal yang baik," ujarnya.

Wiranto berharap pertemuan Jusuf Kalla dan Megawati menelurkan kesepakatan untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat dan didukung mayoritas parlemen setelah pemilu presiden. "Pertemuan itu adalah satu kesempatan untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat dan lebih besar lagi," terang Wiranto. "Insya Allah, akan lebih cepat dan efektif," lanjut Kalla. (don)

Jangan Bingungkan Rakyat Teknis Pemilu

Persiapan Pemilu 2009 terasa begitu rumit. Sejak awal pembuatan RUU sudah penuh debat. Sudah menjadi UU pun, tetap dirombak. Misalnya, mengapa metode mencoblos tetap digunakan, padahal dalam UU sudah disebut menandai. Bagaimana manuver parpol besar untuk menjaga kepentingannya itu?

---------

Urusan teknis menandai surat suara bukan persoalan sepele. Masalah itu ternyata menjadi persoalan rumit dan membutuhkan debat yang panjang untuk menentukannya. Parpol berjuang mati-matian untuk meloloskan kepentingannya. Lobi berlarut-larut harus terus dilakukan. Tidak hanya antarfraksi di internal DPR, tapi juga antara DPR dengan wakil pemerintah.

Partai Golkar yang menjadi fraksi terbesar berusaha mati-matian meninggalkan pola lama, yakni mencoblos. Partai berlambang beringin itu membawa usul agar teknis menandai dengan mencontreng menggunakan pena. Sementara fraksi lain, termasuk PDIP, tetap menginginkan mencoblos. Hasil kesepakatannya, sesuai yang tertuang pada pasal 156 UU Pemilu, pemberian suara untuk pemilu anggota legislatif dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara.

Namun, perdebatan tak berhenti di situ. Sebab, aturan tersebut masih terlampau umum. Pilihan teknisnya tetap harus diserahkan kepada penyelenggara pemilu melalui peraturan KPU. Bola pun berpindah ke lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Pada awal pembahasan, KPU sempat menyatakan bahwa aturan menandai dalam UU Pemilu No 10/2008 sudah sangat jelas. Yakni, dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada salah satu kolom nama caleg, nomor caleg, atau nama partai.

Dalam hal ini, KPU menilai pengertian dalam UU tersebut adalah memberikan penandaan menggunakan media tulis seperti bolpoin atau spidol. Yang dipahami KPU itu sebenarnya sudah sesuai UU Pemilu 2008 yang disahkan pada Maret 2008.

Tapi, UU Pemilu diterapkan, sejumlah fraksi di DPR kembali melakukan manuver. Mereka menuntut agar KPU kembali saja pada tata cara mencoblos. Mereka berpandangan, tata cara menandai tidak bisa diaplikasikan pada Pemilu 2009 yang akan datang dalam hitungan bulan. ''Sejak awal kami sangat setuju dengan mencoblos,'' kata anggota FPDIP Yasonna Laoly saat dihubungi kemarin (4/10).

Mantan wakil ketua Pansus RUU Pemilu itu mengaku partainya memiliki kepentingan dengan diakuinya kembali teknis mencoblos sebagai salah satu alternatif sah dalam pemberian suara. ''Namun, semua itu bukan untuk kepentingan kami sendiri, tapi bangsa ini secara umum,'' ujarnya berdalih. Sebab, faktanya, menurut Yasonna, masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di level rendah dalam hal pendidikan dan informasi.

PDIP memang termasuk paling diuntungkan oleh sistem mencoblos. Sebab, basis utama PDIP adalah masyarakat bawah yang kurang pendidikan. Apalagi, partai itu menerapkan sistem nomor urut seperti UU Pemilu.

Awalnya, KPU masih bersikukuh memakai sistem penandaan dengan mencontreng menggunakan pena. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary pernah menyatakan, kesepakatan mencontreng sebagai tanda yang sah itu ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan suara maupun petugas di lapangan untuk menghitung suara sah. ''Untuk penandaan ini, kami sepakat satu-satunya dengan tanda (adalah) contreng,'' katanya.

Terhadap tanda lain seperti menyilang, melingkari, atau menggaris, KPU pun merevisi pernyataannya dengan tetap mengakomodasi mencontreng saja. ''Tidak perlu ada tanda lain karena itu malah mempersulit sosialisasi kami,'' tegasnya.

Terlebih, hasil simulasi surat suara yang dilakukan KPU sebenarnya memberikan angin segar kepada KPU. Mayoritas warga yang berpartisipasi dalam simulasi di Jawa Timur dan Papua ternyata sudah memahami tata cara mencontreng.

Di Sidoarjo, Jatim, misalnya, di antara 492 warga yang ikut ''memilih'', hanya ada dua warga yang menandai surat suara dengan mencoblos. Padahal, saat itu sosialisasi mencontreng baru dilakukan KPU saat hari H simulasi.

Dengan data dan fakta tersebut, KPU sebenarnya memiliki modal kuat bahwa menandai dengan mencontreng bisa digunakan sebagai media menandai surat suara Pemilu 2009. Apalagi, dengan keyakinan yang dibawa, KPU bisa melanjutkan hasil simulasi itu dengan mengintesifkan sosialisasi cara baru menandai tersebut kepada pemilih.

Namun, konsistensi KPU itu akhirnya berkompromi dengan desakan sejumlah fraksi DPR. Demi mengakomodasi beragamnya tingkat pendidikan dan pemahaman pemilih, KPU setuju tetap mengakomodasi mencoblos sebagai salah satu alternatif pilihan.

Bukan hanya itu, pilihan menyilang, melingkari, menggaris, atau memberi tanda lain akhirnya dianggap sah oleh KPU. Tekanan dari sejumlah fraksi di DPR membuat KPU berubah pikiran. ''Bagi kami, ini bukan kompromi, namun supaya pemilih tetap diberi kesempatan menandai dengan cara apa pun tanpa mengurangi kesempatan syarat sah suara mereka,'' tegas Hafiz soal alasan dirinya ''menyerah'' kepada sejumlah fraksi di DPR.

Dia juga menyatakan penetapan UU Pemilu pada dasarnya tidak menutup peluang KPU untuk tetap mengakomodasi mencoblos. ''Kesepakatan kami, mencoblos adalah sah. Namun, itu bukan pilihan utama pada pemilu ke depan,'' ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Syarief Hasan mengaku, keputusan rapat konsultasi antara KPU dengan pimpinan DPR yang menyatakan mencoblos tetap sah sesuai aspirasi mayoritas fraksi di DPR. Menurut dia, hanya Partai Golkar yang tetap menginginkan agar pengertian menandai dalam UU Pemilu hanyalah mencontreng.

Senada, Ketua FPPP Lukman Hakim Saifuddin bersyukur cara mencoblos tetap digunakan pada Pemilu 2009. Menurut dia, umumnya masyarakat kecil sebagai bagian terbesar masyarakat Indonesia memang lebih cenderung memilih metode mencoblos. ''Lebih mudah karena sudah terbiasa,'' ungkapnya.

Hanya, yang menjadi masalah, mengapa saat pembahasan UU di DPR, metode mencoblos tidak ditampung? Dan setelah jadi UU, baru pendukung pencoblosan bergerak, sehingga muncul kesan tidak konsisten dalam memahami UU. (gg.)

Mundur, Bacawali Cari Gandengan

KRC,KEDIRI-
Perpecahan dalam tubuh PKB berbuntut. Kemarin, Reza Ahmad Zahid, bakal calon wakil wali kota (bacawawali) yang diusung kubu Zen Fanani, menyatakan mundur. Padahal, sehari sebelumnya, Zen mendesak agar KPU tetap mengakomodasi pasangan Muh. Zaini-Reza.

Dalam jumpa pers di rumahnya, kompleks Ponpes Lirboyo, Reza mengakui bahwa konflik yang berkepanjangan di tubuh partai itu membuatnya bimbang. "Akhirnya, saya mengirimkan surat pengunduran diri (ke DPC PKB) pukul sebelas tadi (kemarin siang, Red)," ujar putra sulung KH Imam Yahya Mahrus ini. Dia juga mengirimkan surat ke KPU Kota Kediri sebagai pemberitahuan.

Namun, pengunduran diri itu bukan bermakna Reza tak berminat lagi untuk meramaikan bursa pilwali. Dia mengaku siap digandeng calon lain yang berminat. Itu berarti, peluangnya ada pada masa perbaikan bakal calon. Waktunya sampai Sabtu (23/8) lusa. "Kalau ada truk atau mobil lewat, saya akan nggandol. Itu kan lebih aman," dalihnya.

Untuk diketahui, pada masa perbaikan itu, setiap parpol pengusung memang dimungkinkan untuk mengganti calonnya jika menghendaki. Bahkan, mereka harus melakukannya jika calon yang bersangkutan dalam posisi kritis. Artinya, besar kemungkinan dinyatakan tidak lolos oleh KPU akibat tidak memenuhi salah satu syarat. Misalnya, tersandung ijazah atau tes kesehatan.

Dan, saat ini, dari sembilan pasang bakal calon, ada tiga orang yang diharuskan mengikuti tes pendalaman kesehatan. Yaitu Bambang Edianto (pasangan Rinto Harno), Sholahuddin Fathurrahman (pasangan Iwan Boedianto), dan Martanty Soenar Dewi (bacawali pasangan Ahmad Salis).

Lalu, apakah sudah ada parpol pengusung yang berniat menggandeng dirinya? Reza menggeleng. Sampai kemarin, belum ada parpol yang menawari. Termasuk PKB pimpinan Arifin Asror yang mengusung duet Iwan Boedianto-Sholahuddin Fathurrahman.

Tapi, kalaupun ditawari, Reza tidak menolaknya. Sebab, semua calon mempunyai potensi dan kelebihan masing-masing. "Peluang tetap terbuka," kata pemuda yang sebelumnya berpasangan dengan mantan Sekkota Muh. Zaini ini.

Tentang pengunduran dirinya itu, Reza mengaku belum berkomunikasi dengan Zaini. Dia merasa tak berkewajiban melakukannya karena mereka berangkat sendiri-sendiri. Meski demikian, dia memastikan bahwa Zaini memiliki perasaan yang sama. Yaitu, bimbang atas pencalonannya mengingat konflik PKB yang tak kunjung selesai. Sayang, Zaini belum bisa dikonfirmasi mengenai hal ini. Beberapa kali dihubungi melalui ponselnya tidak diangkat.

Secara terpisah, Zen Fanani mengatakan, sudah mendengar pengunduran diri Reza. Tapi, dia belum membaca suratnya. Untuk menyikapinya, tadi malam DPC menggelar rapat. Yang jelas, mereka akan mencari bacawawali baru untuk mendampingi Zaini. "Tentang figurnya masih kami rapatkan. Kami optimistis tetap bisa (mengajukan calon)," kata Zen yang sehari sebelumnya mendesak KPU agar tetap mengakomodasi Zaini-Reza dalam pencalonan.

Adapun Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofik mengaku sudah menerima tembusan surat pengunduran diri Reza. Meski demikian, semua keputusan tetap dikembalikan kepada parpol. KPU hanya sebatas mengetahui. "Sekarang kan juga belum masuk tahap penetapan," ujarnya.

Lalu, bagaimana hasil verifikasi dari masing-masing calon? Hingga kemarin, ungkap Rofik, masih ada beberapa kandidat yang mengirimkan kelengkapan berkas pendaftarannya. Antara lain ijazah dan surat pernyataan tidak pailit dari pengadilan tata niaga.

Tentang yang lolos, baru akan diketahui pada masa penetapan, 31 Agustus hingga 4 September. Apalagi, saat ini, hasil pendalaman tes kesehatan Bambang Edianto, Martanty Soenar Dewi, dan Sholahuddin Fathurrahman juga belum keluar. "Tes kesehatan ikut menjadi pertimbangan dalam penetapan," kata Rofik. (ii)

Perseteruan di Golkar Aries Tetap Pegang Kendali

KRC,MALANG -
Tahta ketua DPD Partai Golkar (PG) Kota Malang tetap diduduki Aries Pudjangkoro. Itu setelah hasil intermediasi dua kubu (anti dan pro-Aries) di DPD I PG Jatim menyatakan secara legalitas Aries tetap ketua Golkar Kota Malang. Ditemui di kantor DPD II PG Kota Malang kemarin, Aries menegaskan legalitas DPD I menjadi bukti bahwa upaya penggulingan oleh massa anti-Aries tak sesuai jalur. "Intermediasi digelar 17 Agustus lalu di kantor DPD I. Hadir beberapa elemen. Termasuk yang anti-saya," ujarnya.Praktis, dengan adanya legalitas tersebut, kader PG dari kalangan apa pun tak perlu lagi berkonflik. Pasalnya, muara semua persoalan telah jelas. Yakni, Aries tetap memimpin DPD II PG Kota Malang sampai masa jabatannya habis 2009 nanti. "Semua masalah sudah selesai. Sekarang konsentrasi Pemilu 2009. Semua komponen juga sudah diakomodasi," ungkap dia.Komponen yang dimaksudkan Aries adalah semua kader Golkar. Baik yang pro maupun anti-Aries. Bahkan, Aries mengklaim beberapa kader yang sempat menuntut mundur mulai menampakkan diri ke kantor Golkar dan bergabung. Saat membeberkan kondisi itu, Aries menunjuk kumpulan kader PG Kota Malang yang sibuk mengisi blanko pendaftaran calon legislatif (caleg) 2009. "Lihat saja, semua sudah tak ada masalah. Dan kalau ingin kembali ke DPD, tak perlu dengan aksi karena ini rumah mereka juga," ucap dia.Disinggung soal pengaduan Agus Sukamto ke Polresta Malang terkait pemalsuan surat usulan Fraksi Partai Golkar (FPG) sebagai alat kelengkapan dewan 5 April 2007 lalu, Aries menyikapi santai. Bahkan, ia mengaku senang dengan tuntutan Agus. Alasannya, semakin jelas bahwa orang-orang yang anti-dirinya cenderung menempuh langkah di luar jalur organisasi. "Itu murni politik. Tidak ada apa-apanya. Kasus seperti menjadi asam garam dalam perpolitikan," tandas Aries. Ditemui terpisah, Ahmad Taufik Bambang D.H.T mengatakan, saat ini Aries boleh berlega hati karena DPD I memihak Aries. Namun, kader-kader yang merasa tidak sejalan dengan ketua FPG DPRD Kota Malang itu akan terus bergerak. Salah satunya, eksodus atau membelokkan dukungan ke partai lain. "Banyak kader yang mengungkapkan hal itu kepada saya. Salah satunya lewat SMS," kata Bambang.Kemarin, di halaman gedung DPRD, sekretaris AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) Kota Malang itu sempat menunjukkan bunyi SMS dari salah satu pimpinan kader. Isinya menyatakan bukan masalah Aries tetap memimpin DPD PG Kota Malang. Hanya saja, kader golongan ini tak butuh wakil lagi di gedung dewan. Bahkan, dalam SMS itu, disebutkan kader tersebut akan membawa semua jamaahnya. "Siapa lagi kalau sudah membawa jamaah," ujar anggota komisi B itu merahasiakan pengirim SMS.Bambang juga membenarkan ancaman eksodus beberapa kader. Bahkan, eksodus itu telah terlihat saat Pilkada Kota Malang belum lama ini. Saat itu, Aries yang berpasangan dengan Mohan Katelu (PAN) idealnya bisa mengantongi 16 persen suara. Sebab, Golkar sendiri memiliki 12 persen suara kader dari total warga yang memiliki hak pilih. Sedangkan PAN memiliki 4 persen suara. Namun, koalisi Golkar-PAN itu hanya mampu mendulang 8 persen suara. "Ini bisa terulang kembali jika ketua DPD PG masih Aries," tandasnya. (yy)